www.detakjambi.com, Tanjab Barat - Komisi II DPRD kabupaten Tanjab Barat akan memanggil dinas BLH terkait melubernya sampah di TPA Lubuk Terentang 

Hal itu ditegaskan ketua komisi II DPRD kabupaten Tanjab Barat, Suprayogi Saipul kepada media. Rabu (21/4/2021).

Dikatakannya, dalam waktu dekat komisi dua akan memanggil dinas terkait soal luberan sampah dan keluhan para pekerja di TPA yang berlokasi di Desa Lubuk Terentang.

" Memalukan sekali, dalam waktu dekat kita akan panggil instansi terkait salah satu nya BLHD, " tegas ketua komisi II

Dijelaskannya juga, seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi jika saja dinas terkait pro aktif dalam menjalankan tugas dan fungsi nya.

" Dari berita yang beredar alat berat yang ada dilokasi TPA rusak sejak lama,  itu salah satu penyebabnya, kita akan tanyakan langsung hal ini ke dinas terkait, memalukan sekali jika merawat yang ada saja tidak bisa, " sebut Suprayogi.

Sebelumnya di beritakan, tumpukan sampah meluber hingga ke muka gerbang TPA Lubuk Terentang kabupaten Tanjab Barat. Tampak di lokasi tumpukan sampah sudah tidak bisa terkendali lagi, armada pengangkut sampah terpaksa bongkar di muka gerbang karena akses masuk sudah tertutup sampah.

" Sampah nya sudah seperti "setan " sudah tidak bisa di kendalikan lagi bang, " kata Sopir dan kernet armada pengangkut kepada media ini. (19/4/2021)

Sementara itu dinas BLHD Tanjab Barat, saat di konfirmasi melalui kasi sampah, Budi terkait rusaknya alat berat yang mengakibatkan penumpukan sampah di TPA   tidak terkendali.

Menurutnya, untuk biaya perbaikan alat berat yang saat ini sedang rusak di lokasi TPA membuat pusing. Pasalnya, perbaikan alat berat tersebut diperkirakan menelan dana puluhan juta.

" Kita juga lagi pusing mas mikirnya, untuk cari solusi permasalahan ini, " kata Budi.

Dijelaskannya juga, saat ini pihak dinas sedang mengupayakan peminjaman alat berat dari WKS dan perusahaan lainnya.

" Kita sedang upaya kan alat berat, untuk mengatasi tumpukan sampah yang ada saat ini, yaitu dengan cara meminjam alat berat dari perusahaan, " sebutnya.

Ketua DPW APPI Provinsi Jambi, Abdurrahman Siddiq menyayangkan ketidak berdayakan BLH Tanjab Barat dalam menangani soal sampah.

" Harus di evaluasi mikro hingga makro nya, siapa yang bertanggung jawab dan kenapa ini bisa terjadi, " kritiknya. (Red)